You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Timor-Leste > Handing Back Responsibility to Timor-Leste’s Police

Mengembalikan Tanggung Jawab Kepada Polisi Timor-Leste

Asia Report N°180 3 Dec 2009

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengembalikan otoritas resmi di segi keamanan kepada polisi Timor-Leste secepat mungkin. Sebuah proses yang berlarut-larut yang dimulai sejak bulan Mei telah mengambil pendekatan birokratis untuk menilai apakah mereka siap untuk mengambil alih kepemimpinan, akan tetapi kenyataan di lapangan yaitu bahwa polisi Timor-Leste sudah lama beroperasi di bawah komando mereka sendiri. Tanpa rencana yang disepakati bersama untuk mereformasi kepolisian Timor-Leste setelah krisis tahun 2006, PBB dan pemerintah Timor-Leste tidak dapat bekerja sama dengan baik dan gagal dalam pengembangan kepolisian Timor-Leste. Dengan menunda penyerahan tanggung jawab lebih lama mungkin akan semakin merusak hubungan antara misi kepolisian PBB yang ketiga terbesar di dunia dan pemerintah Timor-Leste, yang telah menolak untuk bertindak sebagai partner penuh dalam menerapkan reformasi. PBB masih memiliki peran berlanjut sebagai penasihat polisi. Agar hal ini dapat berhasil, pemerintah perlu terlibat dengan misi PBB dan menyepakati bentuk dari kemitraan ini. Agar mandat yang baru dapat berhasil, mereka perlu memanfaatkan bulan yang tersisa untuk menyusun sebuah kerangka kerja yang mendetil untuk kerja sama dengan polisi dibawah komando lokal di masa depan, sebelum mandat yang saat ini berakhir pada bulan Februari 2010.

Timor-Leste masih membutuhkan PBB, dan mundur sedikit tidak sama dengan meninggalkan Timor-Leste terlalu awal. Ada dukungan politik dari dalam negeri untuk melanjutkan kontingen polisi walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit, setidaknya hingga pemilu nasional yang rencananya akan diselenggarakan tahun 2012. Sebuah operasi internasional yang besar tidak bisa lagi dibiarkan untuk beroperasi tanpa sebuah konsensus yang jelas mengenai tugas-tugas yang perlu dilakukan. Mandat yang baru harus dibatasi, spesifik dan disepakati bersama. PBB dapat menyediakan unit-unit untuk mem-back up keamanan, dan mendukung polisi Timor-Leste di bidang teknis seperti investigasi, penuntutan dan latihan. Cara yang paling baik untuk mengidentifikasinya yaitu melalui sebuah penilaian independen yang menyeluruh terhadap kemampuan polisi, dan memadankannya dengan bantuan penting bilateral, termasuk dari Australia dan Portugal. Sebagai gantinya, Timor-Leste harus menyadari perlunya untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. PBB dan badan-badan dibawahnya harus terus membantu membangun struktur-struktur ini, dan sementara itu, juga memantau situasi hak asasi manusia.

PBB telah mengambil pendekatan teknokratis dalam menghadapi tugas mereformasi kepolisian yang sangat bernuansa politik. Dikirim untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan di tahun 2006, polisi PBB telah membantu menopang stabilitas di Timor-Leste, tapi kemudian gagal ketika mereka mencoba untuk memperbaiki institusi kepolisian atau meningkatkan pengawasan. Mereka tidak diprogram untuk mendorong perubahan jangka panjang semacam itu dan tidak pernah diberikan instrumen untuk melakukan hal itu. Kepolisian Timor-Leste terpecah belah dan telah dikelola dengan salah di jajaran atas; PBB salah menempatkan penekanannya pada penyebaran ratusan opsir berseragam ke pos-pos kepolisian di seluruh Timor-Leste. Mereka mengabaikan peran yang dimainkan oleh kepemimpinan sipil pada masa krisis tahun 2006 dan perlunya memperbaiki kementerian yang membawahi kepolisian sebagai bagian dari sebuah solusi jangka panjang. Penempatan orang yang tidak sesuai dengan pekerjaan, rotasi pekerjaan yang pendek, maupun kurangnya pengetahuan tentang kondisi dan bahasa setempat, telah mengurangi kemampuan polisi internasional untuk menjadi guru dan mentor yang baik. Tanpa kemampuan untuk mengeluarkan atau menerapkan sanksi disiplin terhadap polisi Timor-Leste, misi PBB tidak dapat meningkatkan pertanggungjawaban. Pemerintah menolak untuk mengesahkan undang-undang untuk mendukung peran PBB, sehingga mengirimkan signal ke polisi dari atas ke bawah bahwa pemerintah tidak mau bekerja sama.

Dengan tidak adanya strategi bersama, reformasi struktural tidak bias berkembang. Pemerintah menunjuk seorang komandan dari luar kepolisian, sehingga membahayakan upaya untuk membuat kepolisian Timor-Leste menjadi profesional. Pemerintah juga telah mengedepankan gaya kepolisian ala militer, sehingga semakin membuat tidak jelas batasan antara militer dan polisi. Fokus yang salah terhadap unit khusus yang bersenjata lengkap tidak akan memperbaiki akses ke keadilan, dan beresiko menanam bibit konflik dengan militer di masa depan. Para pemimpin Timor-Leste lebih sadar dari orang luar manapun terhadap konsekwensi fatal dari kegagalan institusionil. Untuk menghindari hal ini, Perdana Menteri Xanana Gusmao, seorang pahlawan kemerdekaan Timor-Leste, saat ini mengepalai sebuah kementerian gabungan pertahanan dan keamanan. Penyelesaian masalah secara jangka pendek berdasarkan kepribadian mungkin dapat menghentikan persengketaan antara polisi dan militer untuk saat ini, akan tetapi solusi jangka panjang tergantung pada kepastian hukum.

Untuk negara-negara anggota PBB, perebutan kekuasaan antara PBB dan salah satu negara anggotanya terhadap kepolisian berisi banyak pelajaran. Penarikan polisi PBB yang lambat di Timor-Leste kelihatannya mungkin merupakan strategi keluar yang bijaksana, tapi kenyataannya tidak. Karena tidak berhasil mengumpulkan konsensus mengenai strategi pembangunan kepolisian jangka panjang, misi ini akhirnya meninggalkan sebuah institusi kepolisian nasional yang lemah. Warisan yang paling kekal dari misi ini mungkin ada di dalam pelajaran yang dapat ia ajarkan kepada Dewan Keamanan untuk tidak keluar dari mandatnya. PBB perlu berpikir dengan cermat sebelum ikut campur dan mengambil kendali kepolisian lokal, terutama, dalam hal Timor-Leste, ketika sebagian besar dari lembaga kepolisiannya masih berfungsi. Reformasi yang rumit terhadap institusi negara tidak dapat dilakukan tanpa kesepakatan politik dari mereka yang terlibat langsung.

REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Timor-Leste:

1.  Mengambil langkah-langkah untuk mendukung penyelesaian yang cepat terhadap proses sertifkasi polisi, termasuk mengesahkan undang-undang yang diperlukan, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terlibat kasus kriminal atau masih menunggu vonis hukuman dikeluarkan dari Policia Nacional de Timor-Leste (PNTL). 

2.  Mengembangkan sebuah kemampuan pengawasan yang kuat dan independen, baik lewat pemeriksaan fungsi disiplin dalam tubuh kepolisian dengan cara membuat operasinya transparan secara penuh dan bisa diakses oleh publik, atau kalau perlu, membentuk sebuah badan ombudsman kepolisian secara terpisah.

3.  Menerapkan struktur baru kepangkatan polisi yang diusulkan untuk meningkatkan upaya memprofesionalisasikan polisi dan mengurangi potensi manipulasi politik terhadap kepolisian.

4.  Menghindari militarisasi kepolisian dan membuat batasan dalam undang-undang dan kebijakan secara jelas mengenai peran polisi dan militer, serta kondisi dan prosedur dimana prajurit dapat membantu pemerintah sipil dalam keamanan dalam negeri atau situasi lain.

Kepada Misi Integrasi PBB di Timor-Leste (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste/UNMIT) dan Pemerintah Timor-Leste:

5.  Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab kepolisian diserahkan kepada kepolisian Timor-Leste secepat mungkin, dengan menjabarkan langkah-langkah untuk menyerahkan kembali otoritas resmi kepada PNTL, mempertahankan peranan yang terbatas untuk menasihatkan dan membantu polisi PBB di wilayah-wilayah operasional yang dipandang sebagai prioritas oleh pemerintah.

6.  Menyesuaikan kembali mandat misi di masa depan ke arah mempertahankan kehadiran yang terbatas di bidang advisory bagi polisi PBB di wilayah-wilayah operasional yang ditunjuk oleh pemerintah dan membantu keamanan menjelang pemilu tahun 2012, dan menjelaskan kondisi-kondisi yang diperlukan sebelum penarikan kontingen kepolisian internasional secara penuh di masa datang.

7.  Memfokuskan misi PBB yang akan datang, upaya bilateral dan program pemerintah, , pada penyelesaian kebutuhan training yang ada, kekurangan-kekurangan perlengkapan, dan memperbaiki proses administratif yang disebutkan dalam penilaian bersama dari tingkat pusat hingga kecamatan.

8.  Komit terhadap penilaian independen secara penuh mengenai kemampuan kepolisian di Timor-Leste untuk dilakukan sebelum penarikan akhir kontingen polisi PBB.

Kepada Dewan Keamanan PBB:

9.  Menentukan tujuan yang realistis bagi perpanjangan mandat UNMIT di masa datang dan mengenali kemampuan terbatas polisi PBB untuk memainkan peran pengembangan yang sedang berjalan dengan mitra kerja Timor mereka.

Kepada Donor Bilateral, termasuk Australia dan Portugal:

10.  Mendukung sebuah penilaian independen mengenai kemampuan kepolisian oleh Pemerintah Timor-Leste dan UNMIT, dan komit untuk mengaitkan upaya pengembangan di masa depan dengan kebutuhan yang ditentukan dalam penilaian, dibawah sebuah kerangka kerja bersama.

11.  Mendesak sebuah strategi capacity-building (pembinaan kemampuan) jangka panjang yang fokus pada pembangunan nilai-nilai secara institusi tentang kepastian hukum, profesionalisme dan hak asasi manusia.

Kepada Departemen Operasi Perdamaian PBB:

12.  Melakukan latihan yang menyeluruh mengenai pelajaran yang bisa diambil terhadap pelaksanaan mandat kepolisian UNMIT, peran pengembangan kepolisian PBB, dan evaluasi sektor keamanan yang belum selesai untuk memberi tahu misi yang akan datang.

Dili/Brussels, 3 December 2009

More Information

Podcast

Crisis Group Podcast

Handing Back Responsibility to Timor-Leste’s Police

3 December 2009: Jim Della-Giacoma, Crisis Group’s South East Asia Project Director, discusses the role of the UN police in Timor-Leste. Listen